Usaha kecil dan menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah (UKM)



Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam Manurung (2008 : 8) kementerian mengelompokkan Usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta rupiah.

2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar.

c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha

a. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau skala besar.

b. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.


Sedangkan menurut UU. No 1 Tahun 1995, usaha kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Miliar.
3. Milik warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
5. Bentuk usaha orang perorang, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total asset maksimal Rp. 5 Miliar.
7. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 3 Miliar pada usaha yang dibiayai.

My Shop

Lakukan kebaikan kecil hari ini dengan cara memberitahukan blog ini kepada teman/kawan anda, barangkali apa yang ada di sini bisa membantu kesulitan mereka dalam mengerjakan skripsi.

Salam sukses

sahabat skripsi

Ingat SKRIPSI ingat SAHABATSKRIPSI.BLOGSPOT.COM